Riauterkini-PELALAWAN — Forum Masyarakat Tuntut Kemitraan (FMTK) menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PT Serikat Putra terkait realisasi kemitraan dan penyelesaian sejumlah persoalan yang dinilai belum tuntas.

Humas FMTK, Eka Putra, S.Sos., Senin (5/10/2026) menyebut terdapat tiga tuntutan utama yang disampaikan kepada perusahaan.

Pertama, FMTK meminta PT Serikat Putra segera merealisasikan kemitraan sebesar 20 persen dari luas HGU yang dikuasainya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, FMTK meminta perusahaan segera merealisasikan kesepakatan yang telah dibuat pada 12 November 2018. Kesepakatan tersebut antara lain mencakup persoalan lahan pemakaman sekitar 43 kelompok, Daerah Aliran Sungai (DAS), tanah masyarakat yang belum mendapatkan ganti rugi, serta penguasaan kebun di luar HGU.

Ketiga, FMTK meminta PT Serikat Putra menyelesaikan persoalan pajak PPN Koperasi Produsen yang disebut masih belum dibayarkan.

Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi yang digelar FMTK pada Senin (5/10/2026). FMTK yang tergabung dari masyarakat di 15 desa dan 1 kelurahan di tiga kecamatan, yakni Bandar Petalangan, Bunut, dan Kerumutan, melakukan aksi di tiga titik, yaitu Jalan Sialang Tambusu, Simpang Tahu, dan Maliki.

Massa aksi diperkirakan mencapai kurang lebih 1.000 orang dan hingga berita ini disusun, aksi masih berlangsung.

FMTK menyatakan aksi tersebut dilakukan untuk mendorong perusahaan merealisasikan tuntutan dan menyelesaikan persoalan yang telah disepakati sebelumnya.***(ang)